fb_img_1475173651532

Pilkada di Aceh Milik Toke dari Luar,..???

Pilkada di Aceh milik Toke Luar Aceh ()???

Rakyat kecil, korban, dan mereka yang sedang merangkak memperbaiki hidup wajib ambil bagian dalam membuat kontrak politik dengan semua atau salah satu calon gubernur dan juga semua atau salah satu calon bupati/walikota yang ada.

“Jika saudara menang karena dukungan kami, bersediakah saudara tidak mengeluarkan izin perkebunan, pertambangan, izin membuka usaha, pemanfaatan lahan, dan membuat kebijakan yang berpotensi merusak alam Aceh sebelum mendapat persetujuan langsung rakyat setempat?”

Soalnya, dibelakang layar, ada pihak-pihak pemilik modal besar yang siap menjadi donatur bagi kerja-kerja pemenangan calon yang didukung setelah melakukan survey kandidat yang berpeluang besar menang, atau calon yang memang secara khusus untuk dimenangkan karena sang calon bersedia memenuhi permintaan donatur.

Apa yang ingin diincar oleh para pemilik modal besar itu? Jawabannya adalah menjaga agar tidak hadir kebijakan dan aturan atau sikap dari pemimpin yang membuat para donatur tidak bisa mengambil manfaat dari alam Aceh, seperti Migas, SDA, Minerba, kelistrikan, BPJS, lahan usaha, dan lain sebagainya.

Rakyat mungkin tidak bisa menahan pihak pemilik modal besar untuk tidak masuk dalam Pilkada Aceh. UU memungkinkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam memberi dukungan kepada calon yang mereka dukung. Oleh karena itu, langkah-langkah para kapitalis ini perlu diantisipasi oleh rakyat dengan taktik yang sama, yaitu adanya kontrak politik rakyat dengan calon.

Jika para pemilik modal besar mengandalkan uang untuk menaklukkan calon maka rakyat juga bisa menempatkan dirinya sebagai pemodal besar yang mengandalkan suara dukungan. Rakyat gampong secara kompak bersedia memberikan suara mereka jika calon yang didukung bersedia membuat kontak politik dengan gampong atas nama rakyat.

Harus diakui bahwa benar adanya apa yang pernah dikatakan Harold D. Laswell, bahwa politik itu adalah masalah siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Bagi pemilik modal, mereka tidak akan mendukung calon manakala tidak ada yang bisa didapat dari calon yang didukung. Ingat, tidak ada makan siang gratis.

Begitu juga rakyat gampong mesti bersikap. Tidak boleh lagi memberi dukungan suara gratis. Bayaran yang setimpal memberi suara bulat gampong adalah sang calon tidak mengeluarkan kebijakan dan aturan serta izin yang pada akhirnya dapat merusak mata pencarian rakyat dari alam anugerah Allah SWT.

Selama ini bayaran calon yang didukung sangat murah. Misalnya hanya dukungan untuk rehab meunasah atau mesjid, perbaikan lapangan olahraga, dan berbagai dukungan kecil lainnya. Bandingkan dengan apa yang diperoleh oleh pemodal besar, seperti izin usaha bangun hotel, mall, izin penambangan, izin tanaman industri, dan izin lainnya.

Lantas, bandingkan dengan yang didapat oleh rakyat dan gampong berupa banjir, longsor, panas karena hutan sudah berkurang, laut yang ikannya pada berlarian, debu jalanan akibat kegiatan truk-truk industri besar, dan juga bencana lainnya

Sumber : Acehtrend.co